Syarat Pembuatan Akta Tanah

0 Comments

Jika Anda telah memiliki hak atas tanah dan bangunan, Anda juga harus memiliki akta tanah sebagai bukti autentik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, akta tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah dan bangunan. Sertifikat sendiri dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) lewat kantor wilayah pertanahan masing-masing

Biasanya, pembuatan akta tanah dicetak dua rangkap, dimana satu rangkap disimpan di kantor BPN sebagai buku tanah, dan satunya lagi rangkap lagi dipegang seseorang sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan. Arsip buku tanah tercantum data detail mengenai tanah, yang mencakup data fisik maupun data yuridis, contohnya adalah luas, batas-batas, dasar kepemilikan, dan data dari pemilik.

Sementara itu, data fisik tanah dalam Surat Ukur yang terlampir dalam akta tanah hanya berupa ukuran luas dan tidak melampirkan ukuran lainnya secara menyeluruh. Selain itu, data bangunan juga tidak dicantumkan dalam akta tanah. Keterangan yang tercantum hanya tertera jika di atas tanah tersebut ada terdapat bangunan.

Sertifikat tanah terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Adapun, untuk Sertifikat Hak Milik hanya diperuntukkan untuk warga Negara Indonesia. Sementara HGU dan HGB hanya diperbolehkan dimiliki oleh warga asing, namun dengan jangka waktu tertentu.

Pembuatan Akta Tanah

Hasil gambar untuk akta tanah adalah

Membuat akta tanah sebenarnya adalah perkara yang mudah, namun memang cukup memakan waktu. Untuk itu, Anda harus bersabar dalam pembuatan akta tanah ini. Jika bisa, dalam mengurus sertifikat tanah bisa dilakukan sendiri oleh pemilik tanah tersebut. Hal tersebut seharusnya lebih efisien atau menekan biaya pengeluaran. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat sertifikat tanah, sebagai berikut:

Menyiapakan Dokumen

Anda harus menyiapkan dan melampirkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat dalam pembuatan akta tanah. Tentunya, syarat ini perlu disesuaikan dengan asal hak penggunaan tanah. Adapun, syarat-syaratnya mencakup sebagai berikut:

  • Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB);
  • Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  • Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  • SPPT PBB; dan
  • Surat pernyataan kepemilikan lahan.

Selain itu, mungkin Anda juga berkeinginan membuat sertifikat tanah atau girik. Sertifikat ini berasal dari tanah yang berasal dari warisan atau hak turun-temurun dari kakek nenek yang mungkin belum disahkan dalam bentuk sertifikat. Untuk itu, Anda bisa membuatkan sertifikat dengan melampirkan sebagai berikut:

  • Akta jual beli tanah;
  • Fotokopi KTP dan KK;
  • Fotokopi girik yang dimiliki;
  • Dokumen dari kelurahan atau desa setempat, seperti Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah, dan Surat Keterangan Tanah secara Sporadik.

Mengunjungi Kantor BPN

Hasil gambar untuk akta tanah adalah

Anda perlu menyesuaikan lokasi BPN sesuai dengan domisili dari tana. Di BPN, belilah formulir pendaftaran, maka Anda akan mendapatkan map dengan warna biru dan kuning. Buatlah janji dengan petugas untuk mengukur tanah milik Anda.

Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik

Setelah pengukuran tanah selesai, Anda akan mendapatkan data Surat Ukur Tanah yang diberikan. Serahkanlah surat tersebut untuk melengkapi dokumen yang telah ada. Setelah itu, Anda hanya perlu bersabar menunggu dikeluarkannya surat keputusan dari BPN. Anda akan dibebankan BEA Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) sembari menunggu sertifikat tanah Anda sudah terbit. Lama waktu penerbitan ini tidak singkat, kurang lebih setengah hingga satu tahun lamanya. Kadangkala, Anda perlu memastikan kepada petugas BPN kapan sertifikat tanah Anda sudah jadi dan dapat diambil.

Selain BPN, Anda dapat membuat sertifikat melalui PPAT, namun bisa jadi harga untuk mengurusnya lebih mahal lagi. Selain itu, upayakan agar Anda melakukannya sendiri dan tidak menggunakan cara yang kurang meyakinkan, bahkan calo.

Surat Keterangan Riwayat Tanah

Surat Keterangan Riwayat Tanah penting, karena berfungsi untuk menerangkan secara tertulis riwayat dari penguasaan tanah dan awal mula pencatatan di kelurahan sampai dengan penguasaan saat ini. Termasuk pula di dalamnya proses peralihan berupa peralihan sebagian atau keseluruhan tanah dan bangunan. Biasanya, tanah girik atau tanah warisan awalnya sangat luas kemudian dijual atau dialihkan sebagian.

  • Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik
  • Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik ini berisi tentang tanggal perolehan atau penguasaan tanah.

Mengurus di Kantor Pertanahan

Setelah mengurus dokumen di kelurahan masing-masing, Anda dapat menlanjutkan ke kantor pertanahan.

Untuk Anda yang ingin mengetahui cara membuat akta tanah warisan, prosesnya sebagai berikut.

Gambar terkait

Mengajukan Permohonan Akta Tanah

Untuk mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang sebelumnya telah diurus di kelurahan, dan dilengkapi dengan syarat formal, yaitu melampirkan fotokopi KTP dan KK pemohon, fotokopi PBB tahun berjalan, dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh undang-undang.

Pengukuran ke Lokasi

Pengukuran ini dilakukan setelah berkas permohonan lengkap dan pemohon menerima tanda terima dokumen dari kantor pertanahan wilayah. Pengukuran dilakukan oleh petugas dengan ditunjukkan batas-batas oleh pemohon atau kuasanya.

Pengesahan Surat Ukur

Hasil pengukuran di lokasi akan dicetak dan dipetakan di BPN setempat dan Surat Ukur disahkan atau tandatangani oleh pejabat yang berwenang, pada umumnya adalah kepala seksi pengukuran dan pemetaan.

Penelitian oleh Petugas Panitia A

Setelah Surat Ukur ditandatangani dilanjutkan dengan proses Panitia A yang dilakukan di Sub Seksi Pemberian Hak Tanah. Anggota Panitia A terdiri dari petugas dari BPN dan lurah masing-masing setempat.

Pengumuman Data Yuridis di Kelurahan dan BPN

Data yuridis permohonan hak tanah tersebut diumumkan di kantor kelurahan dan BPN setempat selama enam puluh hari. Hal ini bertujuan untuk memenuhi pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997. Dalam praktiknya, hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa permohonan hak tanah ini tidak ada keberatan dari pihak lain.

Terbitnya SK Hak Atas Tanah

Setelah jangka waktu pengumuman terpenuhi, maka dilanjutkan dengan penerbitan SK hak atas tanah. Tanah dengan dasar tanah warisan ini akan langsung terbit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).

Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)

BPHTB dibayarkan sesuai dengan luas tanah yang dimohonkan seperti yang tercantum di dalam Surat Ukur. Besarnya BPHTB tergantung dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan juga luas tanah. BPHTB ini juga bisa dibayarkan pada saat Surat Ukur selesai, yaitu pada saat luas tanah yang dimohon dan sudah diketahui secara pasti.

Pendaftaran SK Hak untuk diterbitkan sertifikat

SK Hak kemudian dilanjutkan prosesnya dengan penerbitan sertifikat pada subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI).

Pengambilan Sertifikat

Pengambilan sertifikat dilakukan di masing loket pengambilan. Lamanya waktu pengurusan sertifikat ini tidak dapat dipastikan. Banyak faktor yang menentukan.

Besarnya Biaya Pengurusan Akta Tanah Girik

Gambar terkait

Biaya Pengurusan Sertifikat dari Tanah Girik sangat relatif terutama tergantung pada lokasi dan luasnya tanah. Semakin luas lokasi tanah dan bangunan dan semakin strategis lokasinya, biaya pengurusan akta tanah akan semakin tinggi.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *